November 21, 2026

Putri Nabila Kecam Dugaan Penyadapan Presiden, Desak Aparat Usut Perwira Polri

Aktivis pemuda Putri Nabila Damayanti, SH

JAKARTA, RajindoNews.id – Aktivis pemuda Putri Nabila Damayanti, SH, mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut melibatkan perwira tinggi Polri. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan, independen, dan tanpa tebang pilih.

“Jika penyadapan dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, ini merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan negara, perlindungan informasi strategis, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tegas Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta itu meminta lembaga berwenang segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi, pihak-pihak yang terlibat, serta ada atau tidaknya pelanggaran hukum.

“Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan, pangkat, ataupun kedudukan. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” ujarnya.

Putri menilai, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ia menegaskan, jabatan dan pangkat bukan alasan bagi seseorang untuk kebal hukum. Setiap aparat wajib menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih,” katanya.

Putri juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan dan pelanggaran oleh oknum aparat.

“Kami meminta Presiden mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatan dan pencabutan tanda jasa sesuai mekanisme hukum apabila pelanggarannya terbukti,” tandasnya.

Ia menambahkan, dugaan penyadapan tersebut harus ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan kepentingan politik. Menurutnya, perlindungan terhadap Presiden juga berkaitan dengan keamanan negara dan stabilitas pemerintahan.

“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum merupakan panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan,” pungkas Putri.
(Gultom)

About the Author

error: Content is protected !!