Oleh: Haris Bunyamin
Pemerhati Sosial dan Pemerintahan
BANDUNG BARAT, RajindoNews.id – Hampir dua puluh tahun sejak resmi berdiri pada tahun 2007, Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya menjelma menjadi daerah otonom yang berdaya dan berkarakter. Pemekaran yang dahulu diproyeksikan sebagai instrumen percepatan kesejahteraan, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar: ke mana arah pembangunan daerah ini sebenarnya dibawa?
Sebagai wilayah hasil pemisahan dari Kabupaten Bandung, daerah ini lahir dengan semangat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, ketertinggalan infrastruktur, ketimpangan antarwilayah, dan lemahnya daya saing ekonomi masih menjadi problem laten. Di tengah percepatan pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, Bandung Barat justru berisiko menjadi penyangga pasif tanpa nilai tambah yang signifikan.
Pergantian kepemimpinan semestinya menjadi momentum koreksi dan lompatan. Kehadiran figur muda seperti Jeje Richie Ismail bersama wakilnya Asep Ismail secara simbolik menghadirkan harapan akan energi baru dan imajinasi kebijakan yang progresif. Namun realitas menunjukkan bahwa keberanian mengambil keputusan strategis belum sepenuhnya tampak.
Masalahnya bukan sekadar teknis birokrasi atau keterbatasan fiskal. Akar persoalannya lebih mendasar: absennya visi transformasional yang mampu menjawab kompleksitas sosial dan geopolitik daerah. Bandung Barat bukan sekadar wilayah administratif. Ia memiliki sejarah pemekaran yang sarat harapan, modal sosial berbasis kultural, serta posisi strategis sebagai daerah penyangga kawasan metropolitan. Tanpa pembacaan mendalam atas dimensi-dimensi tersebut, kebijakan akan mudah terjebak dalam pola generik dan administratif.
Dalam politik lokal Indonesia, legitimasi elektoral memang sah dan konstitusional. Namun legitimasi sosiologis—yakni kedekatan dan keterhubungan dengan denyut sosial masyarakat—sama pentingnya. Kekuasaan yang hanya bertumpu pada prosedur demokrasi tanpa penguatan relasi sosial akan kehilangan orientasi jangka panjang. Ia cenderung berhenti pada pengelolaan rutinitas, bukan transformasi.
Dampaknya terlihat pada fragmentasi prioritas pembangunan. Hingga kini, belum tampak peta jalan geopolitik pembangunan yang tegas dan terukur. Ketimpangan antarwilayah, khususnya di bagian selatan Bandung Barat, masih menjadi kenyataan yang berulang. Wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi seharusnya menjadi fokus afirmasi kebijakan. Namun tanpa keberanian politik, prioritas itu kerap tersisih oleh kepentingan jangka pendek.
Stagnasi pembangunan bukan hanya soal lambannya proyek fisik. Ia adalah cerminan dari arah kepemimpinan. Ketika daerah tidak memiliki visi kolektif tentang masa depan, pembangunan berjalan tanpa akselerasi dan tanpa identitas. Pada titik ini, kekuasaan kehilangan daya transformatifnya.
Bandung Barat tidak membutuhkan kepemimpinan simbolik yang sekadar hadir secara formal. Ia memerlukan pemimpin yang mampu membaca struktur sosial, memahami dinamika kultural, serta berani mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan jangka panjang. Otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan administratif, melainkan tentang keberanian menentukan nasib pembangunan secara mandiri dan berkeadilan.
Jika harapan pemekaran terus dibiarkan menguap dalam rutinitas birokrasi, maka kegagalan yang terjadi bukan hanya kegagalan individu pemimpin. Ia menjadi kegagalan kolektif dalam memaknai otonomi dan tanggung jawab sejarah terhadap masyarakatnya sendiri.
Bandung Barat masih memiliki peluang untuk berbenah. Tetapi peluang itu hanya akan berarti jika kekuasaan menemukan kembali arah dan keberaniannya untuk melompat, bukan sekadar berjalan di tempat.
