CIMAHI, Rajindonews.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Hj. Ike Hikmawati, mengajak pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Cimahi yang baru dilantik untuk memperkuat ukhuwah dan bersinergi dengan pemerintah daerah demi menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Ajakan itu disampaikan saat memberikan Perayaan pada acara pelantikan pengurus PUI Kota Cimahi, Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Ike menegaskan bahwa sebagai umat Islam harus memiliki kekuatan dan semangat untuk memberi manfaat kepada sesama. Ia mengingatkan bahwa setiap individu lahir dari perjuangan perempuan yang kuat sehingga tidak ada alasan untuk bersikap lemah dalam menghadapi tantangan.
“Kita semua terlahir dari perjuangan hebat perempuan yang kuat, maka kita tidak boleh lemah. Kita harus punya tekad yang kuat untuk hadir bersama-sama dengan elemen pemerintahan Kota Cimahi memberikan kemanfaatan,” ujarnya.
Ike juga menekankan pentingnya persatuan di tengah berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, umat Islam harus mampu merajut ukhuwah agar dapat berkontribusi dalam membangun negeri yang lebih baik dan bermartabat.
“Kita bisa menjadikan negeri ini bukan lagi menjadi negeri yang carut-marut dengan segala permasalahannya, tapi menjadi negeri yang berkah,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike berharap kepengurusan PUI yang baru dilantik mampu menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru serta memberikan motivasi agar tetap tegar di tengah tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
“Selamat berjuang, jangan pernah gentar di tengah hantaman efisiensi. Kita punya Allah yang Mahabesar, kita punya Allah yang Mahakaya, kita punya Allah yang Maharahman,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi keumatan di Kota Cimahi untuk memperkuat peran sosial dan keagamaan, sekaligus mendukung program pembangunan daerah melalui kolaborasi yang konstruktif antara elemen masyarakat dan pemerintah. (Gltm)
