JAKARTA, Rajindonews.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi menyepakati penyediaan 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa pemberian subsidi rumah bagi pers merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pihak, termasuk masyarakat, mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Ia menilai wartawan berada di garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga selayaknya memperoleh prioritas dalam program perumahan nasional.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” tegas Ara.
Menteri Ara juga menantang PWI agar segera menghimpun data dan melakukan sosialisasi masif kepada seluruh pers. Ia menargetkan 5.000 unit rumah tersebut harus terserap sepenuhnya pada tahun 2026. Tantangan itu langsung disanggupi oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir. “Setuju, ya?” tanya Ara. “Ya, setuju,” jawab Munir.
Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menyampaikan penghargaan kepada Kementerian PKP atas perhatiannya terhadap kesejahteraan pers. Menurutnya, program ini menjadi angin segar bagi banyak wartawan yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena keterbatasan pendapatan.
“Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah menyediakan fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan. Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Munir.
Selain memfasilitasi subsidi rumah, Menteri Ara meminta dukungan PWI untuk membantu menyebarkan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Program FLPP memberikan subsidi perumahan dengan suku bunga tetap 5 persen, cicilan ringan, tenor hingga 20 tahun, serta uang muka terjangkau bagi masyarakat rendah.
Ara berharap kolaborasi dengan PWI dapat memperluas akses informasi mengenai mekanisme pembelian rumah subsidi, sekaligus mencegah terjadinya misinformasi terkait program pemerintah.
Sebagai tindak lanjutnya, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, pengembang, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, yang akan dilaksanakan dari kantor PWI Pusat. PWI juga mengajak seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota serta anggota di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Munir menjelaskan bahwa dengan pendapatan sekitar Rp2-3 juta per bulan, wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan melalui skema KPR FLPP. Program 5.000 rumah untuk wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto .***
