BANDUNG BARAT, RajindoNews.id – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhammad Mahdi, S.Pd., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komisi I, Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Saguling, menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 di Aula DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pemerintahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam kegiatan ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu fokus pembahasan. Kepala Dinas Damkar KBB, Siti Aminah Anshoriah, hadir sebagai narasumber dan memaparkan peran serta fungsi Damkar dalam pelayanan publik, khususnya penanganan kebakaran dan penyelamatan.
Siti Aminah Anshoriah menyampaikan bahwa Damkar tidak hanya bertugas mengatasi kebakaran, tetapi juga melakukan edukasi dan mitigasi kebencanaan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, jajaran Damkar KBB memberikan pemahaman dasar mengenai penyebab kebakaran serta langkah awal penanganannya.
“Api itu terjadi karena tiga unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan bakar. Jika salah satu unsur ini putus, maka api dapat padamkan. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami penanganan awal kebakaran,” ujar Siti Aminah.
Selain penyampaian materi, kegiatan sosialisasi juga diisi dengan sesi tanya jawab serta simulasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diperagakan langsung oleh jajaran Damkar kepada peserta.
Sementara itu, H. Muhammad Mahdi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi harus dipahami sebagai relokasi anggaran agar lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi, melainkan mengatur ulang. Mana yang urgen dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, itulah yang harus diprioritaskan,” tegas Mahdi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan DPRD agar meskipun anggaran terbatas, seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada program-program urusan kemasyarakatan.***
