BANDUNG BARAT, Rajindonews.id – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Moh. Mahdi memberikan penjelasan terkait pelaksanaan rapat selama tiga hari di Hotel Aston Bandung yang menjadi sorotan karena berlangsung di luar wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Hal tersebut disampaikan Moh. Mahdi kepada Rajindonews.id, Senin (28/9/2026). Ia menegaskan, penggunaan hotel bukan berarti DPRD KBB mengabaikan prinsip efisiensi anggaran.
Menurut Mahdi, frekuensi rapat di hotel pada 2026 telah dikurangi lebih dari 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rapat rutin komisi, fraksi, pimpinan serta audiensi publik, kata dia, diarahkan berlangsung di Gedung DPRD KBB.
Sementara rapat yang masih menggunakan hotel, menurutnya, terbatas pada agenda yang membutuhkan pembahasan maraton dan menginap, seperti pembahasan KUA-PPAS dan Badan Anggaran (Banggar).
“Komitmen kami jelas, efisiensi, bukan anti-hotel secara mutlak, tetapi pro-rasionalisasi,” ujar Mahdi.
Mahdi menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS dan Banggar dapat berlangsung hingga dini hari selama beberapa hari. Karena itu, penggunaan hotel dinilai dapat menjaga konsentrasi peserta dan efektivitas waktu.
Ia juga menyebut kapasitas ruang rapat utama DPRD KBB sekitar 40 orang, sedangkan peserta pembahasan dapat mencapai 80 hingga 90 orang.
Terkait biaya, Mahdi mengatakan pihaknya telah memiliki simulasi perbandingan. Rapat selama tiga hari di Gedung DPRD untuk sekitar 80 orang diperkirakan mencapai Rp45 juta hingga Rp55 juta setelah memperhitungkan konsumsi, lembur, pengamanan, listrik dan perjalanan.
Sementara paket fullboard meeting di hotel disebut sekitar Rp96 juta untuk 80 orang selama tiga hari.
“Selisihnya memang ada, tetapi kami anggap sebagai biaya untuk efektivitas dan ketuntasan,” katanya.
Namun, terkait rapat di luar wilayah KBB, Mahdi menyatakan telah menginstruksikan agar kegiatan serupa ke depan tidak lagi dilaksanakan di luar wilayah KBB, kecuali terdapat alasan khusus dan mendapat izin pimpinan.
Ia juga menegaskan setiap kegiatan di luar gedung DPRD harus memiliki dasar kebutuhan, analisis biaya-manfaat, target keluaran serta laporan hasil kegiatan.
“Uang APBD warga KBB harus berputar di KBB,” tegasnya.
Mahdi mengatakan pihaknya akan membatasi rapat menginap di hotel dan mendorong perbaikan fasilitas ruang rapat DPRD KBB sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Ia menegaskan, efisiensi bukan semata-mata menghapus penggunaan hotel, tetapi memastikan setiap pengeluaran APBD memiliki dasar kebutuhan, manfaat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. (Gltm)
About the Author
