BANDUNG BARAT, Rajindonews.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menorehkan prestasi akademik dengan meraih piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas implementasi kebijakan pendataan dan penerbitan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas melalui inovasi layanan jemput bola.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Disdukcapil KBB dalam menghadirkan pelayanan inklusif, adaptif, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan akses layanan administrasi.
Kepala Disdukcapil KBB, Dr. Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si., mengungkapkan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran yang konsisten memberikan pelayanan terbaik di tengah berbagai tantangan di lapangan.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa pelayanan jemput bola yang kami lakukan mampu menjangkau masyarakat disabilitas yang selama ini sulit mengakses layanan administrasi kependudukan,” ujarnya saat ditemui Rajindonews, Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan, inovasi ini tidak hanya berfokus pada percepatan penerbitan dokumen kependudukan, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki identitas hukum yang sah sebagai dasar memperoleh hak-haknya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan, Ratna Komalasari, S.Sos., MM., menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif turun langsung ke lapangan untuk mendata dan melayani penyandang disabilitas di berbagai wilayah di KBB.
“Kami hadir langsung ke rumah-rumah, melakukan perekaman data, hingga penerbitan dokumen. Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan jemput bola menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan mobilitas yang dialami penyandang disabilitas, sekaligus mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah.
Dengan capaian ini, Disdukcapil KBB diharapkan terus memperkuat inovasi pelayanan publik yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang inklusif dan berkeadilan. (Tom)
