BANDUNG BARAT, Rajindonews.id – Kinerja Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dinilai masih berada pada level “sedang” dalam penilaian Kementerian Dalam Negeri. Penilaian tersebut dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan publik dan efektivitas program daerah.
Hal itu disampaikan oleh Jachja Taruna Djaja, yang dikenal sebagai Relawan JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi). Ia menilai persoalan utama bukan pada kurangnya program, melainkan lemahnya konsistensi dalam eksekusi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Programnya ada dan sebagian sudah tepat, tapi pelaksanaannya tidak konsisten. Ini yang membuat hasilnya tidak terasa kuat di masyarakat,” ujar Jachja, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, dalam pola evaluasi pemerintah pusat, hasil nyata menjadi indikator utama. Sementara itu, banyak program di daerah yang hanya terlihat baik di tahap awal, namun melemah dalam pelaksanaan jangka menengah.
Ia menjelaskan, posisi KBB saat ini diperkirakan berada di kisaran nilai 68 hingga 72. Untuk dapat naik ke kategori “tinggi”, daerah ini membutuhkan kenaikan sekitar 6 hingga 10 poin. Kenaikan tersebut dinilai masih realistis dicapai dalam waktu enam hingga dua belas bulan, dengan catatan adanya perbaikan yang konsisten.
“Target itu sebenarnya dekat. Tapi tanpa pengawasan ketat dan disiplin birokrasi, sulit tercapai,” katanya.
Jachja juga menyoroti lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang dinilai masih bersifat formalitas. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih rutin dan berbasis data riil.
“Monitoring harus dilakukan secara berkala, bahkan mingguan, agar masalah cepat terdeteksi. Jangan hanya mengandalkan laporan administratif,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai perlunya penerapan sistem reward dan punishment yang tegas terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, tanpa konsekuensi yang jelas, upaya perbaikan akan berjalan lambat.
“Kalau tidak ada ketegasan, OPD yang tidak maksimal akan tetap berjalan seperti biasa. Ini yang membuat perubahan tidak signifikan,” tambahnya.
Sebagai Relawan JAGA, Jachja juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kepercayaan publik.
Ia menyarankan agar langkah perbaikan dimulai dari sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, serta penguatan digitalisasi layanan. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki dampak cepat dan risiko politik yang relatif rendah.
“Bangun dulu kepercayaan publik lewat pelayanan yang nyata. Dari situ, perbaikan bisa diperluas ke sektor yang lebih besar,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. (Tom)
