JAKARTA, Rajindonews.id – Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat yang terdiri dari LSM BALAD dan GALAKSI menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pernyataan tersebut disampaikan setelah aliansi mengaku menyerahkan dokumen kepada Sekretariat Kabinet (Seskab) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (13/7/2026).
Pembina Aktivis BALAD dan GALAKSI, Asep Herna, mengatakan pihaknya menilai proses rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurut Asep Herna, berdasarkan hasil investigasi internal aliansi, terdapat dugaan adanya intervensi sejumlah pihak dalam proses penataan birokrasi yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip sistem merit.
Aliansi mengklaim telah menyerahkan peta aktor beserta sejumlah dokumen pendukung kepada Kemendagri sebagai bahan kajian dan meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pernyataannya, Asep Herna menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan adanya pengaruh kelompok tertentu terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
“Tujuan kami datang ke pemerintah pusat bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan meminta agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat kembali berjalan sesuai aturan, transparan, dan mengedepankan sistem merit,” ujar Asep Herna.
Aliansi juga menilai apabila proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara profesional, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itu, BALAD dan GALAKSI mendesak Kemendagri, Sekretariat Kabinet, serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap proses rotasi dan mutasi ASN di Kabupaten Bandung Barat apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Aliansi BALAD dan GALAKSI. Rajindonews.id akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Tom)
About the Author
