
BANDUNG BARAT, Rajindonews.id – Pelaksanaan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar di hotel mendapat sorotan dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KBB.
GMBI mempertanyakan alasan penggunaan fasilitas hotel untuk rapat tersebut, mengingat DPRD KBB memiliki gedung sendiri dengan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kedewanan.
Sekretaris Jenderal LSM GMBI KBB, Gus Chandra, mewakili Ketua LSM GMBI KBB Fauji, mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Anggota DPRD KBB memiliki gedung yang sangat megah dan fasilitas yang sangat memadai. Sangat disayangkan apabila rapat yang dapat dilaksanakan di gedung DPRD justru menggunakan fasilitas hotel,” ujar Gus Chandra, Kamis (17/9/2026).
Menurut Gus Chandra, pembahasan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Karena itu, setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses tersebut semestinya memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.
“Ini uang rakyat. Karena itu masyarakat berhak mengetahui mengapa rapat harus dilaksanakan di hotel, sementara gedung DPRD sendiri memiliki fasilitas yang dapat digunakan,” katanya.
Gus Chandra menilai penggunaan fasilitas hotel untuk kegiatan rapat perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama mengenai dasar pertimbangan, kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang dikeluarkan.
Sorotan tersebut, lanjutnya, bukan semata-mata mengenai tempat rapat, tetapi berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
Menurut Gus Chandra, masih terdapat berbagai kebutuhan masyarakat Bandung Barat yang membutuhkan perhatian, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, kata dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pemerataan akses pendidikan, serta memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses masyarakat secara layak, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Masih banyak masyarakat Bandung Barat yang membutuhkan kelayakan hidup. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian. Karena itu, efisiensi anggaran harus benar-benar diterapkan,” ujar Gus Chandra.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kegiatan pemerintahan yang memang diperlukan. Namun, setiap pengeluaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gus Chandra juga menyebut adanya imbauan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk optimalisasi fasilitas yang telah tersedia.
“Kalau fasilitas pemerintah sudah tersedia dan memadai, tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas di luar. Prinsipnya adalah efisiensi dan kepentingan masyarakat,” katanya.
GMBI meminta DPRD KBB memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan rapat KUA-PPAS di hotel tersebut, termasuk alasan pemilihan lokasi, kebutuhan kegiatan dan anggaran yang digunakan.
Gus Chandra menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk mengganggu proses pembahasan KUA-PPAS. Pihaknya justru berharap pembahasan anggaran berjalan transparan dan menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat Bandung Barat.
“Kami tidak mempersoalkan pembahasan KUA-PPAS-nya. Yang kami soroti adalah efisiensi penggunaan anggarannya. DPRD memiliki fasilitas sendiri, sehingga wajar apabila masyarakat mempertanyakan ketika rapat justru dilakukan di hotel,” tegas Gus Chandra.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Bandung Barat belum memberikan keterangan terkait alasan pelaksanaan rapat KUA-PPAS di hotel tersebut.
Nama Gus Chandra sudah digunakan secara konsisten di seluruh artikel dan tidak lagi menggunakan “Gugus”.
(Gultom)