BANDUNG BARAT, Rajindonews.id – Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke-19, pemerhati pemerintahan daerah Djamukertabudi mengungkapkan bahwa perjuangan mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru tidak hanya dilakukan oleh segelintir tokoh, melainkan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamukertabudi sebagai respons atas pertanyaan seorang tokoh pemuda asal Kecamatan Cililin yang mempertanyakan siapa saja pejuang pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, belakangan muncul banyak pihak yang mengaku sebagai pejuang utama pemekaran sehingga perlu diluruskan berdasarkan fakta sejarah.
“Yang memperjuangkan lahirnya Kabupaten Bandung Barat sesungguhnya terdiri dari empat kelompok, yaitu tokoh pejuang pemekaran, para pejuang, para pendukung, dan masyarakat luas yang ikut terlibat dalam berbagai aksi perjuangan,” ujar Djamukertabudi.
Ia menjelaskan, kelompok pertama adalah tokoh pejuang pemekaran yang secara resmi pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada masa kepemimpinan Bupati pertama, Abubakar. Di antaranya Endang Anwar, Bahrudin, Ade Ratmaja, Helmy, Zaenal Abidin, dan Asep Suhardi Ado.
Kelompok kedua adalah para pejuang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, LSM, APDESI, BPD, serta tokoh masyarakat yang aktif mengawal proses pemekaran.Kelompok ketiga merupakan para pendukung dari kalangan politisi dan birokrasi yang perannya dibatasi oleh aturan dan etika pemerintahan. Adapun kelompok keempat adalah masyarakat luas yang ikut menyuarakan aspirasi melalui berbagai aksi dan kegiatan.
Djamukertabudi yang saat itu menjabat Asisten Tata Praja Kabupaten Bandung mengaku terlibat dalam proses administrasi penataan wilayah sejak tahap awal kajian pemekaran. Ia juga mengungkapkan pernah membentuk Forum Masyarakat 14 Kecamatan (F14) secara senyap guna memberikan dukungan terhadap penelitian pemekaran yang menjadi salah satu syarat administratif pembentukan daerah otonom baru.
Menurutnya, gagasan pemekaran Kabupaten Bandung bermula dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990. Namun proses tersebut baru mendapat momentum setelah terbit surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135/2655/Otda Tahun 1998 tentang penelitian pemekaran Kabupaten Bandung.
Perjuangan kemudian berlanjut melalui berbagai audiensi dan aksi penyampaian aspirasi yang dipimpin Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) hingga akhirnya pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.
“Geus cunduk kana waktuna, ninggang kana mangsana KBB nanjeur tur rahayatna jatnika salawasna,” tutup Djamukertabudi seraya mengucapkan selamat milangkala ke-19 Kabupaten Bandung Barat.***
About the Author
