BANDUNG BARAT, Rajindonews.id – Sejumlah organisasi masyarakat, kepemudaan, mahasiswa, dan LSM yang tergabung dalam Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat menyoroti sejumlah persoalan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari rotasi dan mutasi ASN, pembahasan KUA-PPAS 2027, hingga kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas.
Penulisan
Pertemuan yang mempertemukan Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM (BOOMS), Gabungan Ormas, OKP, dan LSM (GOOL), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat lainnya itu digelar di Saung Parahyangan, Kota Baru Parahyangan, Selasa (1/9/2026).
Pupuhu BOOMS Didin Suhendar atau Didin Kopral mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarelemen masyarakat sekaligus menyatukan perhatian terhadap perkembangan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak lagi mempermasalahkan perbedaan wadah organisasi, tetapi mengedepankan kebersamaan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Hari ini adalah bagian dari rencana awal, yaitu silaturahmi Ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di Bandung Barat. Pertemuan silaturahmi hari ini tidak ada sekat sekalipun,” ujar Didin.
Ia mengatakan, selain mempererat hubungan antarlembaga, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan yang berkembang di Bandung Barat.
“Artinya, kita sama-sama nge-push silaturahmi terkait menyikapi situasi dan perkembangan terkait berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BOOMS adalah pelaksanaan rotasi dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Didin menilai, proses rotasi dan mutasi seharusnya mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kinerja, pendidikan, pengalaman, kompetensi, serta kepangkatan.
“Harusnya rotmut itu dilakukan berdasarkan melihat kinerja, melihat pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain. Kita lihat terkait kepangkatan,” ujarnya.
Ia meminta adanya penjelasan terhadap sejumlah proses rotasi dan mutasi yang dinilainya belum sesuai dengan pertimbangan tersebut.
“Ketika rotmut itu terjadi, ada beberapa hal yang menurut saya harus patut dikritisi. Ada yang kelewat, sehingga seharusnya tidak mutasi atau tidak promosi, malah ini promosi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum GOOL Kabupaten Bandung Barat Rudi Iriyanto alias Om Jack menyoroti pembahasan anggaran antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Rudi mengatakan, dinamika pembahasan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk hasil Musrenbang yang menurutnya belum seluruhnya terakomodasi.
“Termasuk juga mengenai kemarin anggaran tarik-menarik DPRD dengan TAPD terkait KUA-PPAS 2027. Terus juga kita menyikapi hasil apa yang terjadi di masyarakat, riak-riak, termasuk hasil Musrenbang yang di mana tidak diakomodir oleh Banggar dan lain-lain,” ujar Rudi.
Selain persoalan anggaran, GOOL juga menyoroti kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Rudi mendorong agar jabatan yang kosong segera diisi untuk memastikan pelayanan pemerintahan berjalan optimal.
“Kalau kekosongan kepala dinas di beberapa dinas di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat juga kita sikapi. Artinya, untuk segera diisi secepatnya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan dugaan mengenai potensi persoalan pengelolaan anggaran apabila kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama.
“Karena bagaimanapun kalau ini makin lama-kelamaan, ini seolah-olah disengaja. Karena apa, disengajanya kan nanti itu seolah-olah bahwa anggaran tukinnya itu sengaja untuk disilvakan,” katanya.
Rudi bahkan menduga terdapat kemungkinan pengelolaan anggaran yang perlu mendapat perhatian apabila pada akhir tahun terjadi perubahan penggunaan anggaran.
“Jadi itu kami menduga adalah permainan orang-orang anggaran. Kalau di situ seolah untuk di akhir tahun, dia dirubah di kegiatan yang lain,” ujarnya.
Pertemuan tersebut kemudian menyepakati pentingnya memperkuat komunikasi lintas organisasi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat menempatkan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari peran masyarakat, termasuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Berbagai persoalan yang disoroti, mulai dari rotasi dan mutasi ASN, pembahasan KUA-PPAS 2027, hingga kekosongan jabatan kepala dinas, selanjutnya diharapkan mendapat penjelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Gullom)
About the Author
