CIMAHI, Rajindonews.id – Pemerintah Kota Cimahi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui program Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA) di Kampung Mekarsari, Kelurahan Padasuka, Rabu (2/9/2026) malam.
Kegiatan yang digelar di Lapangan Voli Kampung Mekarsari tersebut dipimpin langsung Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang dirasakan warga di lingkungan mereka.
Ngatiyana menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan dari masyarakat. Menurutnya, pemimpin daerah harus turun langsung ke lapangan untuk mengetahui persoalan secara nyata sekaligus mendengarkan aspirasi warga.
“Kami tidak ingin ada jarak dengan masyarakat. Maka kami turun langsung mendengarkan keluh kesah warga,” tegas Ngatiyana.
Sejumlah persoalan disampaikan masyarakat RW 07 Padasuka. Salah satunya terkait keberadaan rumah indekos di sekitar kawasan kampus Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), termasuk persoalan pendataan warga pendatang.
Warga juga mengeluhkan maraknya kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan dinilai mengganggu ketenangan lingkungan, khususnya pada malam hari.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen meminta jajaran kepolisian meningkatkan pengawasan dan pendataan terhadap penduduk pendatang, termasuk memperhatikan keberadaan rumah-rumah kos di wilayah tersebut.
Selain itu, kepolisian akan menggencarkan penertiban kendaraan dengan knalpot bising. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Pendataan dan pengawasan akan kita perkuat. Termasuk penertiban kendaraan dengan knalpot bising yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Zulkarnaen.
Persoalan lain yang turut mencuat dalam dialog tersebut yakni ketidakakuratan data kemiskinan. Warga menilai persoalan data masih menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bantuan sosial sehingga berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Pemerintah Kota Cimahi merespons persoalan tersebut dengan berkomitmen melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Kajari Cimahi Neneng Rahmadini, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Fery Haryanta serta Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen.
Melalui PAWANG RONDA, Pemkot Cimahi berharap persoalan yang muncul di tingkat lingkungan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Kehadiran langsung pemerintah dan Forkopimda di tengah masyarakat juga diharapkan tidak berhenti pada dialog, tetapi berlanjut pada langkah konkret penyelesaian persoalan warga.
(Gultom)
About the Author
