BANDUNG BARAT, RajindoNews.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat tekanan keras dari Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB). Massa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemerintahan KBB, dengan membawa sejumlah tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, anggaran, birokrasi hingga pengelolaan aset daerah, Senin (7/9/2026)
Koordinator GOBBB menilai kondisi pemerintahan KBB saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Mereka menyoroti sejumlah indikator sosial-ekonomi yang disebut mencerminkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah, mulai dari kemiskinan, pengangguran, IPM, ketimpangan hingga rendahnya PDRB per kapita.
GOBBB juga menyoroti persoalan infrastruktur, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), fasilitas pendidikan serta kebijakan anggaran. Salah satu yang dipersoalkan adalah alokasi belanja jaringan internet yang disebut mencapai belasan miliar rupiah, sementara di sisi lain masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai belum tertangani.
Dalam bidang kepegawaian, GOBBB mempertanyakan proses rotasi dan mutasi ASN yang mereka nilai tidak mencerminkan prinsip meritokrasi. Massa juga meminta evaluasi terhadap Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN.
Selain itu, GOBBB menyoroti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pengelolaan dan inventarisasi aset daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam aksinya, GOBBB menyampaikan lima tuntutan utama, termasuk mendesak pencopotan Sekda KBB dan Kepala BKAD, pembatalan rotasi-mutasi yang dinilai cacat prosedur, penolakan APBD/APBD Perubahan yang dianggap tidak pro-rakyat, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD.
Massa memberikan waktu dua minggu kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan tuntutan tersebut. GOBBB menegaskan aksi ini merupakan langkah awal dan akan mengonsolidasikan massa lebih besar apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti. (Gltm)
About the Author
